Manfaat e-Government

Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.


Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.


E-Government

Kenapa ada E-Government?
Negara Indonesia telah mengalarni perubahan kehidupan berbangsa clan bernegara secara mendasar, dari rezim Presiden Soeharto, yang bersifat otoriter sampai terciptanya reformasi yang bersifat demokratis, yang selalu dituntut oleh para mahasiswa, dan penerapan otonomi daerah. Perubahan yang tengah terjadi ini menuntut terbentuknya pernerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap perubahan yang efektif.


Pada intinya, E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pernerintah dan pihak-pihak yang lain.


E-Government memberikan banyak manfaat, di antaranya:
1. Pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya Kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan selama terdapat jaringan internet.
2. Peningkatan hubungan antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa kecurigaan dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintahan.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Contohnya data tentang sekolah dapat ditampilkan secara on-line dan digunakan oleh orang tua sebagai referensi untuk memilih sekolah anaknya.
4. Pelaksanaan pernerintahan yang lebih efisien. Contoh: koordinasi dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan tele-conference (video conferencing).


1. Guna E-Government
1) Bagi Pemerintah:
1. Pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.
2. Pencatatan kompetensi penduduk.
3. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
4. Pelacakan data dan informasi seseorang.

2) Bagi Masyarakat:
1. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selarna 24 jam
2. Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah.
3. Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
4. Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja.
5. Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya.

2. Pengembangan E-Government
Dengan adanya E-Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya dalam system manajemen maupun proses kerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dari pengertian teknologi informasi tersebut dan pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan masyarakat.

3. Hal-hal yang Perlu Diingat dalam Penerapan E-Government:
a. Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan melaksanakan system E-Government, serta membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait.
b. Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki system administrasi (manual) yang ada saat ini.
c. Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya masing-masing.


4. Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government
a. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia.
b. Kultur mendokumentasi belum lazim. Yaitu kurangnya kebiasaan mendokumentasikan sesuatu. Padahal kemampuan mendokumentasikan ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari Standar Software Engineering. c. Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis atau industri.
d. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Di beberapa daerah di Indonesia, masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik dan pemerintah juga belum menyediakan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
e. Tempat akses yang terbatas. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan di Kantor pos, Kantor Pemerintahan, atau tempat-tempat umum lainnya.
Membuat e-government bukanlah suatu investasi yang murah untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu institusi pemerintah. Pembuatan situs e-government harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penelitian mengenai masalah yang hendak dipecahkan, kemudian segala informasi mengenai masalah tersebut dikumpulkan. Setelah informasi tersebut telah lengkap dan dapat dipastikan akurat, barulah dipertimbangkan kebijakan politiknya, aturan-aturannya dan bagaimana nantinya masyarakat serta pemerintah menggunakan situs tersebut. Setelah segalanya lengkap, barulah dibuat situs e-government. Pemerintah harus memperhatikan layanan mana yang dimaksimalkan dan layanan mana yang tidak perlu, dengan demikian, situs tersebut menjadi lebih efisien.